Bicameral di Indonesia

• Fungsi legislasi

untuk DPR
- DPR Mempunyai fungsi fungsi sebagai pembuat undang-undang

untuk DPD
- Kewenangan hanya sebatas membuat rancangan undang-undang saja.
- Tidak dapat ikut dalam membuat persetujuan terhadap rancangan UU yang dibuat
- Hanya ikut membahas RUU tertentu seperti RUU otonomi daerah.

Ketika Indonesia melaksanakan sistem bicameral sempurna, seharusnya Indonesia membagi kekuasaan secaraberimbang antara kamar pertama dengan kamar kedua. Namun terlihat bahwa kamar pertama di Indonesia jauh lebih dominan dari pada kamar kedua. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari sitem bicameral, maka peran kamar kedua (DPD) hendaknya tidak dibatasi seperti sekarang.

• Fungsi Anggaran

untuk DPR
- Memiliki fungsi mengusulkan, mempertimbangkan, mengubah dan menetapkan anggaran

untuk DPD
- Hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR dalam proses pembahasan RUU APBN
Menurut Kevin Evans, jika DPD tidak memiliki hak untuk mengubah atau menetapkan , maka seharusnya ia memiliki ak menunda persetujuan rancangan APBN


• Fungsi Pengawasan

untuk DPR
- DPR memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan atas laporan DPD.


untuk DPD
- Melakukan pengawasan bagian otonomi daerah, hubungan puast dan daerah, pemekaran, pengelolaan SDA , dsb. Namun hanya sebatas itu, dan hasilya dilaporkan pada DPR
Jadi dari pemaparan diatas, terlihat bahwa DPD hanya memiliki fungsi pengawasan yang terbatas yaitu hanya sebatas mengawasi tanpa memiliki kewenangan.

• Fungsi Repesentasi

untuk DPR
- Anggota DPR berjumlah lebih banyak dari DPD padahal mereka hanyalah perwakilan politik yaitu 2/3 dari jumlah legislative keseluruhan.

untuk DPD
- Anggota DPD adalah wakil daerah, namun jumlahnya hanya 1/3 dari jumlah anggota DPR.
Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa jumlah DPD yang hanya 1/3 dari jumlah anggota DPR tidak akan dapat merepresentasikan keinginan semua masyarakat. Terutama mereka yang tergolong kelompok minoritas.